Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Tutup

Memaknai Politik Kurikulum

  • Array

KEPUTUSAN Mendikbud Anies Baswedan untuk menghentikan sementara Kurikulum 2013 menuai beragam tanggapan. Ada yang menilai terlalu terburu-buru, ada pula yang menilainya sebagai langkah berani. Untuk membandingkan dua penilaian itu, patut dipikirkan aspek politik dalam penetapan kurikulum.

Sebagaimana moneter, pertahanan, maupun pertanian, kurikulum merupakan produk politik. Di balik keputusan tersebut tersimpan filosofi dan asumsi-asumsi politik. Jejak filosofis dan asumsi-asumsi politik pada dalam kurikulum dapat ditelusuri, bukan hanya pada Menteri Anies, melainkan juga menteri-menteri yang mendahuluinya.

k13 logoSebagai produk politik, kurikulum dapat dipandang sebagai “alat” yang digunakan negara untuk mencapai tujuan nasional sebuah bangsa. Secara etimologis, kurikulum sendiri berasal dari kata currere yang berarti lintasan pacu, “jalan menuju”, atau “proses menuju”. Sebagaimana jalan dalam arti sebenarnya, “jalan kurikulum” juga dibuat untuk memudahkan tercapainya tujuan.

Pada aspek lain, dalam konstitusi kita, pendidikan menjadi kewajiban negara. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Pemerintah yang menerima amanah diberi kewenangan agar dapat melaksanakannya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memilih “jalan” yang satu dan mengabaikan “jalan” yang lain.

Meski demikian, pendidikan bukan semata-mata tujuan nasional. Pendidikan juga bersifat individual. Pendidikan adalah strategi pembelajar agar seseorang mengenali dunia dengan lebih baik. Pendidikan adalah strategi individual mengoptimalkan potensi-potensi kemanusiaan yang dimilikinya. Pendidikan juga cara bagi pembelajar agar dapat meraih hal-hal yang diidamkannya.

Asumsi Masa Depan

Terkait tujuan, hal yang harus didudukkan oleh pemerintah adalah asumsi ideal masa depan. Pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk menyiapkan kehidupan yang ideal masa kini dan masa mendatang. Manusia sebagai subjek adalah agen yang menentukan ketercapaian kondisi ideal tersebut. Maka, agar asumsi ideal itu menjadi realistis, manusia muda saat ini perlu menyiapkan diri melalui proses belajar.

Kini, pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah bangsa kita telah memiliki ilustrasi yang mapan mengenai kehidupan ideal pada masa depan? Bagaimana Indonesia pada satu, dua, atau tiga dekade ke depan?

Dalam berbagai teks kenegaraan, kondisi ideal bangsa Indonesia digambarkan dengan tiga kata, yakni “maju, adil, dan makmur”. Agar kondisi itu dapat terwujud, yang harus dilakukan adalah melahirkan manusia Indonesia yang memiliki kemauan dan kapasitas membangun bangsa demikian.

Nah, untuk mengonfirmasi hal itu, perlu dipertanyakan apakah pendidikan Indonesia telah cukup layak untuk melahirkan manusia Indonesia yang maju, adil, dan makmur? Apakah manusia Indonesia telah siap menjadi aktor perubahan atau manusia pasif yang hanya menyesuaikan diri dengan perubahan?

Pada era prakemerdekaan, pendidikan nasional yang dipelopori Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa, Muhammad Sjafei di INS Kayutanam, juga Tan Malaka di Sekolah Rakyat (SR) memiliki agenda yang sangat jelas, yakni mewujudkan kemerdekaan. Maka, “kurikulum” yang disiapkan oleh tokoh pergerakan ini adalah kurikulum yang memerdekakan. Para siwa dibekali pengetahuan kebangsaan yang menuntun mereka mencapai kesadaran merdeka. Mereka juga dibekali keterampilan mengorganisasi diri melalui organisasi kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa merdeka.

Ketika kemerdekaan sudah diraih, agenda kebangsaan kembali berubah. Sejak saat itu energi bangsa diarahkan pada penataan sosial, pembangunan ekonomi, dan sumber daya manusia. Perubahan prioritas hidup berbangsa itu juga mengubah kurikulum pendidikan.

Keterkaitan kurikulum dengan agenda politik juga terjadi di sejumlah negara. Pada tahun 1950-an, peluncuran Sputnix oleh Uni Soviet telah mengubah orientasi pendidikan Amerika Serikat. Mereka tidak ingin (tampak) kalah dengan kompetitornya. Oleh karena itu, Amerika Serikat menetapkan kurikulum dengan desain inovasi. Melalui kurikulum, Amerika membangun tradisi bangsanya sebagai bangsa inovator.

Warga dan pemerintah Bhutan, negara kecil di Pegunungan Himalaya, tidak memandang pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas hidup bersama. Mereka lebih tertarik hidup bahagia dan tenang melalui jalan spiritual dan altruism. Oleh karena itu, dalam proses pengajaran kepada generasi muda, mereka lebih menekankan pada hal-hal spiritual.

Menghindari “Trial”

Hingga sejauh itu, dapat dipahami bahwa perubahan kurikulum akan terus terjadi seiring perubahan landscape politik di Indonesia. Hal yang patut dicermati adalah bagaimana perubahan itu dijalankan. Apakah perubahan telah dilandasi penelitian evaluasi yang kuat atau hanya “semau menteri”?

Menurut Soedijarto (2004) dari serangkaian perubahan kurikulum, yang didasarkan atas hasil penilaian nasional pendidikan (national assessment) hanyalah kurikulum 1975 dan kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (1974–1981). Selebihnya merupakan perubahan yang didasarkan atas asumsi teoretik, bukan atas dasar temuan-temuan hasil evaluasi yang dilakukan secara sistematik.

Dengan mencermati tantangan terkini bangsa kita, kurikulum pendidikan mestinya diarahkan pada terwujudnya masyarakat berkeadilan, religius, yang multikultural. Prinsip keadilan penting diagendakan sebab hingga saat ini masyarakat kita masih mengalami kesenjangan yang kian hari kian terjal.

Sikap religius sebaiknya juga menjadi agenda pokok kurikulum. Sikap hidup ini memiliki dasar historis yang jelas karena leluhur bangsa Indonesia adalah orang-orang yang beriman. Mereka percaya bahwa ada kekuatan besar yang menjadi sebab dari segala sebab. Adapun masyarakat multikultural juga harus menjadi agenda utama pendidikan, sebab, negara yang didirikan leluhur kita, adalah negara miliki bersama. Di negara ini, setiap rakyat, dari ras dan suku apa pun, dengan keyakinan apa pun berhak hidup aman, nyaman, dan bahagia.

Dengan latar pemikiran di atas, guru, siswa, dan orang tua siswa tidak perlu khawatir berlebihan dengan pergantian kurikulum. Perubahan kurikulum adalah keniscayaan. Lagipula, Mendikbud Anies Baswedan juga mengakui kebaikan Kurikulum 2013. Hanya saja, ia mengakui, perlu persiapan lebih matang untuk mengimplementasikannya.

– Prof.Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang

Tag:

One Comment

  1. SAIDATUL KHUSNAH

    Mengingatkan saya pada penggalan syair “Sketsa rembulan emas” Ebiet G.ADE…””Tuhaaaann…semua terserah titahMu…merah hitam tanah kami…pucat pasi wajah bumi…tolooooooong…….arahkan mata pedang…mereka mereka yang memimpin percaturan dunia…..pergolakan dunia…..

Leave a Comment